Panggar Sialan!

Apakah semua wakil rakyat dilibatkan dalam pembahasan RAPBD atau RAPBN? Idealnya memang demikian. Rugi dong jadi wakil rakyat kalau tak ikut membahas buku yang teramat penting ini. Yup, dari lembaran demi lembaran buku itulah ditentukan nasib uang rakyat akan digunakan untuk apa nantinya. Mau dibikin proyek jalan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Pada kenyataannya tidak semua wakil rakyat bisa terlibat pembahasan RAPBD atau RAPBN. Kenapa begitu? Wakil rakyat memang masih boleh ikut rapat paripurna dengan pakaian safari untuk rame-rame menyebut SETUJU. Tapi sebelumnya, pada saat buku itu dibahas untuk dicorat-coret dengan pihak eksekutif ternyata tidak semua diperbolehkan ikut.

Entah kapan aturan ini persisnya mulai berlaku. Yang jelas wakil rakyat itu kini mereka telah dikotak-kotakkan. Pernah dengar istilah panggar dan panmus? Tidak semua wakil rakyat bisa masuk jadi anggota panggar (Panitia Anggaran). Tidak semua pula wakil rakyat bisa masuk anggota panmus (Panitia Musyawarah). Bahkan ada wakil rakyat yang tidak masuk kedua-duanya, baik sebagai anggota panggar maupun panmus. Yang tidak bisa ikut ini biasanya kalah suara di dalam fraksinya. Sekali lagi, teman satu fraksi pun kadang tak segan-segan mempolitikin sesamanya.

Saya hanya bisa menebak aturan panggar barangkali ini hanya strategi dari pihak eksekutif agar proses pembahasan RAPBD dan RAPBN itu berjalan dengan mulus. Semakin sedikit wakil rakyat diikutkan ke dalam panitia anggaran, semakin kecil pula “power” wakil rakyat untuk menolak anggaran yang diajukan. Kalau mau lebih ekstrim lagi pendapatnya; semakin sedikit wakil rakyat yang “bandel” dalam pembahasan, semakin kecil pula “ongkos” untuk menyogoknya.

Harus diakui pihak eksekutif itu memang ahli strategi. Contohnya pada saat menyerahkan berkas RAPBD itu ke gedung wakil rakyat. Biasanya penyerahan sengaja dimolor-molorkan waktunya. Dengan harapan waktu pembahasan dengan pihak dewan nanti sangat mepet.

Apalagi yang namanya buku RAPBD atau RAPBN itu tebalnya bukan main. Isinya angka-angka semua. Susunan angka nominalnya juga panjang. Angka miliar itu sampe 12 digit. Kalau wakil rakyat keahliannya hanya bisa menghitung satu dua ekor saja pasti terperangah ketika menyaksikan begitu banyaknya angka. Makanya, wakil rakyat itu saya sarankan belajar juga akuntansi biar tak kaget menghadapi angka-angka.

Mepetnya waktu, membuat pembahasan pun sering dikebut pelaksanaannya. Bahkan dilakukan hingga dini hari selama beberapa hari berturut-turut.

Pada pagi hari, barangkali wakil rakyat masih segar kondisinya. Tapi menjelang malam hari semuanya pada capek. Di saat kondisi kelelahan inilah “proyek-proyek siluman” biasanya dibahas. Dengan harapan para wakil rakyat lengah dan tidak terlalu bergairah untuk memprotes. Semua ingin cepat pulang menghilangkan kepenatan. Belum lagi ditambah tugas tambahan membikin pidato persetujuan fraksi untuk rapat paripurna nanti.

Intinya, wakil rakyat itu memang tidak semua bisa diandalkan mengkritisi RAPBD maupun APBN. Kalah strategi melulu sama pihak eksekutif. CPD (capek deh…)